Tittle
Subject
Description
Creator
Publisher
Contributor
Date
Type
Format
Identifier
Source
Language
Relation
Coverage
Rights
Operasi-operasi militer di Papua: pagar makan tanaman?Papua - Operasi MiliterThe aim of this paper is to describe military operations in Papua undertaken by Kodam Tjendrawasih. The operations conducted by the Kodam based on security approach have caused thousands of civilian victims. Therefore, Kodam that suppose to be the protector of the people and the State has triggered bigger problem for unity of the nations, separating movement in the region. The problem of Papua has to be solved by targeting the roots of the problem, which is the role of military as a tool for solving conflict in Papua. After all, the main problem in Papua has to be identified and solved by an approach that reaches the basic problem in that region: self esteem and the welfare of the people of Papua.Amiruddin al RahabPusat Penelitian Politik 2006ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.420http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/420/234IndonesiaAmiruddin al Rahab
Pro-kontra pemekaran Papua: sebuah pelajaran bagi pemerintah pusatThe division ofthe Province of Papua is an interesting case in pos t reform era in which local government autonomy is a hot topic in local politics in Indonesia. The decision to divide the province comes from Central Government in Jakarta, not provincial government in Jayapura. The decision raises dispute argument in pro or contra on the necessary of the division between people of Papua. The paper aims is to describe the discord between the problem of the Division ofPapua in the level offormal rule and the pro and contra to the decision. To solve the problem ofpro and contra, this paper argues that it is necessary to give more room for people ofPapua to decide what it need. By involving local institution that has been legally approved as representatives of Papuan people, such as Papuan People Assembly (Majelis Rakyat Papua, MRP) and DPRD, the pro and contra to the division among people and government will be solved in dialogic decision.Lili RomliPusat Penelitian Politik 2006ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.421http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/421/235IndonesiaLili Romli
Dimensi internasional kasus PapuaIssue on Papua has a strong international dimension. It will remain critical for Indonesian political bargaining when political violence and human rights abuse continue in Papua. The existence of multinational companies contributes to the international dimension of the Papuan case. Although most foreign countries stick on their commitment to support the integrity of Indonesian territory, the future of Papua depends on how the political and economic problems would be resolved. Adriana ElisabethPusat Penelitian Politik 2006ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.422http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/422IndonesiaAdriana Elisabeth
Menemukan akar masalah dan solusi atas konflik Papua: Supenkah?Papua - KonflikPaper ini menggambarkan dan menganalisis akar permasalahan dan solusi konflik di Papua Tulisan diawali dengan kondisi sosial dan ekonomi yang suram di Papua dan strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut Kemudian dilanjutkan dengan paparan konflik yang belum selesai di Papua sejak 1963 hingga saat ini Konflik tersebut disebabkan oleh berbagai aspek antara lain konflik antara militer dan beberapa orang Papua situasi traumatis diantara orang Papua khususnya mereka yang memiliki pengalaman dengan kultur militer yang menyiksa orang orang
Papua serta kondisi sosio ekonomik di Papua yang mengakibatkan sikap skeptic di antara orang Papua terhadap Pemerintah Pusat Otonomi spesial bagi Papua yang dimulai pada 2002 belum berhasil membawa rakyat Papua menikmati keamanan dan kemakmuran yang merupakan hak dasar sosial dan ekonomi manusia Paper ini ditutup dengan pertanyaan apakah Unit Kerja Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat UP413 akan mampu meningkatkan kapasitas rakyat Papua dalam urusan birokrasi dan ekonomi dalam rangka mempercepat pembangunan fasilitas seperti jalan jembatan bandar udara pelabuhan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Papua Hal yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki kondisi rakyat Papua ke arah yang lebih baik
Ikrar Nusa Bhakti; Natalius PigayPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.443http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/443/256IndonesiaIkrar Nusa Bhakti; Natalius Pigay
Perdamaian dan pembangunan Papua: problematika politik atau ekonomi? Papua - pembangunan Papua adalah tanah dengan banyak paradoks Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masih miskin Papua menderita oleh stigma gerakan separatis tetapi is tetap berkembang secara ekonomi Sejak tahun 2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus Otsus Belum lama ini Pemerintah Indonesia menetapkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413 dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pembangunan di Papua Papua membutuhkan pendekatan komprehensi 1 pendekatan infrastruktur dan social ekonomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus pendidikan kesehatan ekonomi dan infrastruktur 2 politik keamanan dan budaya Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uang
logam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini Untuk membangun dan mengamankan Papua strategi apa pun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi good governance dan penghormatan terhadap hak hak dasar
termasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komunikasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang menciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di Papua
Adriana ElisabethPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.444http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/444/257IndonesiaAdriana Elisabeth
Kemiskinan dan konflik Papua di tengah sumber daya yang melimpahPapua - KonflikPapua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alam didapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasi minyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuan yang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaan SDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asing dalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnya Sri YanuartiPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.446http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/446/259IndonesiaSri Yanuarti
Dilema percepatan pembangunan dan permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan MIFEE di Merauke Papua - pembangunan Rosita DewiPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.448http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/448/261IndonesiaRosita Dewi
UU otonomi khusus bagi Papua: masalah legitimasi dan kemauan politik Papua - Otonomi daerahUU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan legitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politik yang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkan fokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadi penengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflik
Muridan Satrio Widjojo, Aisah Putri BudiatriPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.449http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/449/262IndonesiaMuridan Satrio Widjojo, Aisah Putri Budiatri
Politik kebijakan pengelolaan dana otonomi khusus papua Dana otonomi khusus untuk Papua yang meningkat jumlahnya setiap tahun selama hampir sepuluh tahun dalam kenyataannya tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua Hal ini mengakibatkan masyarakat lokal Papua menganggap bahwa otonomi khusus sebagai kompensasi dari separatisme tidak berpengaruh signifikan bahkan bisa dikatakan gagal Paper ini berupaya membuktikan bahwa kegagalan distribusi dana otonomi khusus di Papua tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemerintah lokal namun juga kurangnya political will dari pemerintah pusat. Mardyanto Wahyu TryatmokoPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.452http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/452/265IndonesiaMardyanto Wahyu Tryatmoko
Kemerdekaan Papua dan relevansi reaksi tiga negara Keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia oleh kelompok separatis di Papua telah mencapai titik kritis Hal itu bertambah pelik bila memperhatikan reaksi dari beberapa negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat Berdasarkan hal itu artikel ini bertujuan mendiskusikan secara khusus persoalan persoalan sebagai berikut 1 dinamika persoalan Papua 2 kondisi terakhir masyarakat Papua dan 3 hubungannya dengan aktor internasional seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat selain juga 4 beberapa peluang dan langkah
diplomasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Selain itu beberapa temuan penting untuk dikemukakan seperti fakta bahwa Papua berupaya mencapai kemerdekaannya berdasarkan atas hak dan latar belakang budaya dan sejarah serta kenyataan yang berkembang hingga kini Fakta fakta tersebut akan menjadi sangat rumit tatkala sejumlah negara seperti Australia Selandia Baru dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan untuk terlibat dalam persoalan dan isu Papua Artikel ini merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pilihan sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat Papua terutama hak untuk terbebas dari kemiskinan bukan hak untuk menjadi negara merdeka Untuk mengakhiri tekanan internasional atas kasus Papua Pemerintah Indonesia harus tegas menyatakan persoalan Papua adalah persoalan domestik yang intervensi terhadapnya merupakan pelanggaran atas hukum dan kedaulatan Indonesia
Zainuddin DjafarPusat Penelitian Politik 2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.453http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/453/266IndonesiaZainuddin Djafar
Perempuan Papua dan peluang politik di era otsus PapuaThis paper discusses the condition and the dynamics of Papuan womens political participationin the reformation and democratization era. Traditionally, women are positioned as subordinate of men.This paper argues that there are increasing opportunities for womens participation in the decision making process. Based on Papuan historical experiences, the traditional social construction has been enriched by education and modern bureaucracy introduced by the churches, the Dutch colonial government
and the Indonesian government. In some cases, the rise of Papuan womens political participation is facilitated by family. Since the late 1980s civil society movement, the establishment of a number of NGOs has grown significantly and provided more opportunities for women activists. Women empowerment by this group is not only driven by individual motivation but also supportedby family condition and the new political context. Significant progress of position and roles as well as the new political space for women has been translatedinto the new creation of women seat within the structure of Papuan People Assembly (MRP). This is seen as a milestone in the history of women movement in Papua. Considering the strategic role and position of women specifically in MRP and in Papuan political dynamic, women leaders in Papua are
expected to contribute more toward conflict resolution.
Muridan Satrio WidjojoKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2012ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.649http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/649/440#IndonesiaMasyarakat Indonesia
Yaman, Metek, Apisan: tritunggal kepemimpinan tradisonal masyarakat Dani Balim di Irian JayaTraditional societies,Community leadershipMuridan Satrio WidjojoKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI1995ArtikelCetakIndonesiaMasyarakat Indonesia
Dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan pasca orde baruNarasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.Aisah Putri Budiarti
Pusat Penelitian Politik 2017ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.712http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/712/516IndonesiaAisah Putri Budiatri
Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat, 1949-1950: sebuah kajian historisThis article would like to understand the history of diplomacy ofDutch and Indonesia in West Papua dispute in 1949 to 1950. According to historical documents, West Papua dispute has begun since Round Table Conference in 1949. In that Conference, the delegation of Dutch and Indonesian agreed to renegotiate West Papua problem one year after the Conference. In April 1950, Dutch and Indonesia negotiated the problem in Jakarta, but both countries could not produce a significant commitment. In December 1950 Dutch and Indonesia held a Special Conference in Hague in order to solve the problem, but once again they are failed. The peace proposal which is introduced by both countries is so contradicted one another. At last, West Papua dispute could not be negotiated successfully because Dutch did not have serious intention to transfer West Papua to Indonesia.Siswanto AhmedPusat Penelitian Politik 2005ArtikelDigitalttps://doi.org/10.14203/jpp.v2i1.402http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/402/229IndonesiaSiswanto Ahmed
Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif PolitikStudi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otsus dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf MaulanaPusat Penelitian Politik 2018ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.748http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/748/525IndonesiaJurnal Penelitian Politik - Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Nasionalisme, demokratisasi, dan sentimen primordialisme di Indonesia: problematika identitas keetnisan versus keindonesian pada studi kasus Aceh, Papua, Bali, dan RiauEthnicity problem has been flaming the Indonesian political dynamics due to conflictual point of views between multiethnic and state position since Indonesian independence This problem is still unfinished Every region with its ethnichities expresses high demand of their symbolic political representative fair economic allocation and distribution of resources This article examines ethnicity problems in Aceh Papua Bali and Riau In Aceh and Papua cases coercive approach is used to achieve prosperity while Bali and Riau tend to use symbolic andpersuasive approach like Melayu people congress andAjeg Bali rising cores values to achieve fairness justice and sustainability This has been an on going process of rethinking and re evaluating of a biggest project of Indonesianess Keindonesiaan in a new way.Syafuan RoziPusat Penelitian Politik 2009ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v6i1.529http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/529/337IndonesiaSyafuan Rozi
Masalah perbatasan wilayah laut Indonesia di laut Arafura dan laut TimorAs an archipelago Indonesia hasproblem concerning maritime borders with its neighbours such as AustraliaPapua New Guinea and Timor Leste In Arafura sea Indonesia has no problems concerning maritime boundarieswith Papua New Guinea however the Indonesian Australian maritime boundaries concerning continental shelfand economic exclusive zone have notfinished yet In Timor sea Indonesia has problems with Timor Leste concerning territorial sea as well as with Australia concerning with continental shelfand economic exclusive zone Inspite of unfinished maritime boundaries agreements with the neighbours Indonesia still tries to negotiate with its neighbours to solve the problemsJapanton SitohangPusat Penelitian Politik 2010ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.516http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/516/324IndonesiaJapanton Sitohang
Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAMSalah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiSri YanuartiPusat Penelitian Politik 2017ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.722http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/722/498IndonesiaJurnal Penelitian Politik - Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Alternatif model pengelolaan keamanan di daerah konflikIn Post New Order era the security regulation has been rearranged and has caused a conceptual change ofsecurity and defense in Indonesia This can be seen through the regulation of separation of Polri and ABRI and accompanied by TAP APR No VI on seperation of TNI and Polri and TAP MPR VII in 2000 on the role of TNI andPolri These regulations have created a model of security management which arranged authority between TNI andPolri in conducting security management in conflict are a particularly in Ambon Poso Aceh and Papua. Howeverthese regulations have created new problems in the field especially related to regulation of duty and authority between Polri and TNI in handling security problems in conflict area. Based on this illustration this study tries to analyse the implementation of state security management policy in conflict area and to recommend an alternative of security management model in conflict area along with other operational regulations in order to regulate strictly and clearly between function and authority of TNI and Polri in conducting security management in conflict areaSarah Nuraini SiregarPusat Penelitian Politik 2010ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.515http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/515/323IndonesiaSarah Nuraini Siregar
Nasionalisme, demokratisasi, dan sentimen primordialisme di Indonesia: problematika identitas keetnisan versus keindonesiaan (studi kasus Aceh, Papua, Bali, dan Riau)This research explores theoretically the reasons behind the emergence of primordial sentiment in Indonesia in the era of democratization The research indicates six factors that determine this phenomenon namely the continuation of incorrect interpretation about the true meaning of Indonesia the existence of formalistic understanding on the role of religion in the state economical disparity political injustice and state domination in interpreting national symbols In this regards the research finds that mismanage in governing people and the repressive tendency of previous government as the trigger of the emergence of primordial sentiment in reformasi eraFirman NoorPusat Penelitian Politik 2008ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.505http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/505/314IndonesiaFirman Noor
Respon publik terhadap model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa: studi tiga provinsi di IndonesiaModel penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.Kadek Dwita Apriyani; Irhamna IrhamPusat Penelitian Politik 2016ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.576http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/576/508IndonesiaJurnal Penelitian Politik - Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Rekognisi adat dalam pengembangan Merauke Integrated Food dan Energy Estate di Papua IndonesiaPemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus (otsus) untuk Papua sebagai win-win solution upaya penyelesaian konflik di Papua. Otsus tersebut memberikan jaminan rekognisi bagi Papua secara legal. Meskipun demikian, orang Papua tidak puas dengan rekognisi tersebut karena adanya gap yang sangat luas antara pelaksanaan rekognisi dalam pandangan pemerintah dengan bentuk rekognisi yang diharapkan oleh orang Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan “pembajakan” terhadap pelaksanaan rekognisi Papua sehingga terjadi korupsi terhadap rekognisi (corrupted recognition) melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan pemetaan partisipatif. Hal ini terlihat jelas dalam pengembangan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis yang mencakup pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka.Rosita DewiKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2018ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmi.v44i1.800http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/800/526IndonesiaMasyarakat Indonesia
Pembangunan dan strategi bertahan hidup masyarakat kepulauan kecil terluar di Papua, IndonesiaSelama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsepyang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi.Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan TriyonoKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2019ArtikelDigitalhttp://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/issue/view/86/showTocIndonesiaMasyarakat Indonesia
Keputusan migrasi pekerja muda ke kota Sorong, Papua BaratPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke KotaSorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagaifaktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, ProvinsiPapua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketikamemilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dariwawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkanpemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahamimigrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor nonekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.Inayah Hidayati; Ade Latifa; Bayu Setiawan; Meirina Ayumi MalamassamKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2019ArtikelDigitalhttp://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/issue/view/86/showTocIndonesiaMasyarakat Indonesia
Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered : Studi di Kabupaten Tambrauw dan SorongKualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua saat ini belum banyak dibahas. Indeks Pembangunan Manusia yang selama ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui gambaran kualitas sumber daya manusia merupakan gambaran agregat di tingkat provinsi. Berdasarkan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia OAP memang rendah dan bagaimana jika tidak dilakukan perbandingan dengan daerah lain yang memiliki latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang berbeda? Tulisan ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam kualitas OAP dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada OAP atau people-centered. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi terpumpun serta observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia OAP tidak terlepas dari persepsi mereka terkait dengan kesejahteraan. Kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan dapat melakukan aktivitas rutin dengan baik merupakan gambaran penilaian OAP terhadap kesejahteraan dan kemudian mempengaruhi motivasi untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan banyak ditemui di daerah yang sudah terpapar pembangunan infrastruktur dan juga hidup berdampingan dengan migran dari luar Papua. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penting memahami kualitas SDM berdasarkan karakter wilayah dan budaya setempat. Sehingga upaya meningkatkan kualitas SDM tidak semata bersifat instruksi tetapi lebih partisipatif dan kolaboratif. Tulisan ini memberikan gambaran yang signifikan terkait dengan keadilan dalam menilai kondisi kualitas SDM kelompok masyarakat tertentu.Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyanti Kusumaningrum, Ari Purwanto Sarwo PrasojoKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2020ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.870http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/870IndonesiaMasyarakat Indonesia
Noken electoral system in Papua deliberative democracy in Papuan traditionStudi-studi mengenai legalitas penggunaan sistem noken dalam Pemilu 2009 dan 2014 dan pemilihan presiden 2014 di Papua telah banyak dilakukan. Beberapa studi menyatakan bahwa sistem noken tersebut sah dalam sistem hukum Indonesia karena menyesuaikan dengan karakteristik budaya orang Papua yang mengikuti tradisi Melanesia. Berbeda dengan studi tersebut, tulisan ini melihat sistem noken dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas. Studi ini berargumen bahwa sistem noken masih sangat kuat karena banyak didiskusikan oleh berbagai komunitas budaya orang asli Papua. Musyawarah dalam sistem noken merupakan praktik diskursif dan kontestasi untuk menentukan keputusan politik, seperti kandidat atau partai politik dalam Pemilu. Inti sistem noken adalah partisipasi masyarakat melalui konsultasi dan diskusi dalam menentukan pilihan politik secara kolektif. Dengan tinjauan pustaka, artikel ini membahas pelaksanaan sistem noken di Provinsi Papua terkait konsep demokrasi deliberatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem noken menggambarkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat masyarakat desa. Namun, dalam beberapa kasus, sistem noken dimanipulasi oleh elit Papua, yang secara sepihak memutuskan semua suara tanpa adanya diskusi dan persetujuan dari komunitas. Secara teoritis, sistem noken menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur legislatif, tapi juga seni dalam menjaga kolektivisme dan integrasi sosial.Cahyo Pamungkas Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)2017ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.389https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/389/333InggrisCahyo Pamungkas
Pemilihan gubernur Papua 2018: politik identitas, tata kelola pemerintahan dan ketahanan asli orang Papua Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang politik identitas baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Selama ini, pemilihan kepala daerah sering menjadi arena politik identitas baik oleh kelompok yang dominan maupun yang tersubordinat, terutama dengan menggunakan isu agama. Kebanyakan pengamat politik identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017. Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini mengkaji penggunaan identitas etnik dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2018. Tujuan yang bersifat konseptual dari penelitian ini adalah sejauhamana penggunaan politik identitas dalam pilkada di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan daya hidup orang asli Papua pada masa mendatang. Sumber data dari penulisan artikel ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terpumpun di Jayapura pada bulan Mei dan Juni 2018 serta studi pustaka. Argumentasi yang dibangun dalam artikel ini adalah politik identitas sudah melekat pada pengalaman orang Papua dalam masa kolonial, Orde Baru, maupun Otonomi Khusus. Setelah Otsus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. Sebagai akibatnya, Pemilu ditempatkan sebaai strategi dan siasat elit untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya hidup orang Papua.Cahyo Pamungkas Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)2018ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.721https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/721/441IndonesiaCahyo Pamungkas
Perempuan muslim Fak-Fak: kekerasan dalam rumah tangga dan proses perdamaianCahyo Pamungkas Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)2009ArtikelCetakhttps://doi.org/10.14203/jmb.v11i2.243https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/243IndonesiaCahyo Pamungkas
Budaya materi dan pengembangan pariwisata di Biak Numfor, Irian JayaTulisan ini fokus pada budaya material di masyarakat Biak-Namfor yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui tentang Irian Jaya yang merupakan sebuah pulau dengan sumber daya alam yang melimpah disertai latar belakang budaya yang beraneka ragam. Berdasarkan data lapangan di Biak pada Desember 1995, artikel ini mendemonstrasikan bahwa wilayah Biak-Numfor memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata. Lebih lanjut, penulis merangkai beberapa aspek yang melatarbelakangi budaya material masyarakat Biak yang disertai arti, fungsi dan alasan tradisi peninggalan nenek moyang kian menghilang. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi masyarakat local dan pemerintah juga institusi sehingga mereka dapat merencakan dan membuat program pengembangan pariwisata.John HabaPusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)1997ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmb.v1i1.702https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/702/407IndonesiaJohn Haba
Environmental, demographic, and socio-economic correlates of access to improved sanitation: empirical evidence from Papua and West Papua ProvincesPapua and West Papua provinces are two of many lagging provinces in Indonesia in terms of access to adequate sanitation. Hence, this paper aims to reveal determinants of access to improved sanitation by investigating the environmental, demographic, and socio-economic correlation in both provinces. Data from the 2011 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) were used to determine the demographic and socio-economic correlates of households access to improved sanitation facilities. Probit regression models were fitted to the data. The results suggest that district, place or residence, type and location of household water source, household size, age of household head, education of household head, and household wealth have significant correlation with access to improved sanitation. These corroborate previous findings and more importantly, it can be used to inform policy makers in Indonesia especially in Papua and West Papua Provinces.Sri Irianti, Puguh PrasetyoputraPusat Penelitian Kependudukan LIPI2015ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jki.v10i1.52https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/52/33InggrisJurnal Kependudukan Indonesia
Globalisasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan keamanan manusia di Asia Pasifik: kasus China dan Papua NuginiThis article attempts to show that globalizationto wide extentis closely connected to environmental degradation and human security. Two cases from Asia Pacific countries such as China and Papua New Guinea are selected and elaborated to reveal the connection. Besides, this article shows that half-hearted comitment of the government of both countries to combat environmental degradation continues to threaten human security.Ulil AmriPusat Penelitian Kewilayahan LIPI2011ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jkw.v2i1.321https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/321/192IndonesiaJurnal Kajian Wilayah
Failure of Bilateral Diplomacy on Irian Barat (Papua) Dispute (1950-1954)Fundamentally, Irian Barat (Papua) dispute between The Netherlands Indonesia was a territorial conflict or an overlapping claim. The Netherlands as the former colonialist did not want to leave Irian Barat (Papua) or remained still in the region, meanwhile Indonesia as the former colony denied the Netherlands status quo policy in Irian Barat (Papua). Potential dispute of the Irian Barat (Papua) was begun in the Round Table Conference (RTC) 1949. There was a point of agreement in RTC which regulates status quo on Irian Barat (Papua) and it was approved by Head of Indonesia Delegation, Mohammad Hatta and Van Maarseven, Head of the Netherlands Delegation. As a mandate of the RTC in 1950s there was a diplomacy on Irian Barat (Papua) in Jakarta and Den Haag. Upon the diplomacy, there were two negotiations held by diplomats of both countries, yet it never reached a result. As a consequence, in 1954 Indonesia Government decided to stop the negotiation and searched for other ways as a solution for the dispute. At the present time, Jakarta-Papua relationship is relatively better and it is based on a special autonomy, which gives great authority to the Local Government of Papua.SiswantoKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2018ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jissh.v8i1.91http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/91/130InggrisJournal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Nationalism, democratisation and primordial sentiment in Indonesia: problems of ethnicity versus Indonesianness (the cases of Aceh, Riau, Papua and Bali)Irine Hiraswari GayatriKedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI2010ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jissh.v3i1.53http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/53/111InggrisJournal of Indonesian Social Sciences and Humanities
PapuaDuring 2009, the Papua and West Papua provinces of Indonesia witnessed a number of prominent events that maintained an atmosphere of conflict between the Government of Indonesia and Papuans in general. In cities, secessionist demands were expressed openly in the mass media. In remote highland areas, a number of very low level armed attacks occurred, allegedly conducted by secessionist groups of the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, or OPM); these included a series of shootings in the concession area of the gigantic Freeport mining company, targeting Freeport employees. Papuan youth and student groups dominated by highlanders became prominent actors in political opposition in 2009. The year closed with the killing of influential OPM leader Kelly Kwalik. The political picture of Papua and West Papua remains generally somber since the implementation of the Special Autonomy law in 2001.Muridan Satrio WidjojoThe Contemporary Pacific2010ArtikelDigital10.1353/cp.2010.0039https://muse.jhu.edu/article/393596/summaryInggrisProject MUSE
The people of Kao and their language in the Northern Coast of Halmahera: a study of Papuan language community in Austrobesian worldThere are two major language families existing in Indonesia. Those are Austronesian and Papuan languages. Most of Austronesian language speakers live in all over Indonesia. However, the other one, the Non-Austronesian or Papuan language speakers live in some parts of Eastern Indonesia such as North Maluku, Papua, West Papua and East Nusa Tenggara. The focus of this study will lie on one of the language communities in Halmahera island, North Maluku, namely Kao which is on the northern coast of the island. Based on the researches conducted from 2013 up to 2014, it is shown that Kao language which is categorized as Papuan language has been affected by Austronesian feature. It seems that the environment where Kao people live has influenced their life especially their language. One of the influences is on the structure of their language which has changed and shown the domination of the Austronesian characteristic in the case of word order, that is Subject-Verb-Object (SVO). Meanwhile, the existence of lingua franca as an inter-ethnic communication tool such as Ternate Malay which is also Austronesian language has contributed to form the present language of Kao as well. This article aims to explain the Kao people and their language which has started to be influenced by Austronesian feature.Fanny Henry TondoPusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI)2020ArtikelDigitalhttps://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.1074https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/1074/523InggrisFanny Henry Tondo
Rethinking the politics of difference in IndonesiaWhilst Indonesia was founded on the principle of Bhinneka Tunggal Ika, the politics of difference has not prevailed as the governing principle in law, society and polity. Instead, domination of the powerful has claimed of assuming the right to govern. During the Suharto’s New Order, the military dictatorship dominated Indonesia for more than three decades with complete impunity whereas in the post‐reformasi era, majority‐minority paradigm seems to rule the country. In both contexts, the rule of law has never been the top priority. Rather, the state of exception, as Carl Schmitt coins, governs and even condones the majority‐minority paradigm. As result the Indonesia’s diversity in ethnicity, religion and class has been subjected to the domination of the majority and its narrative. Papua is one of the casesThung Ju LanUnit Kajian Antropologi Universitas Indonesia2020ArtikelDigitalhttps://doi/org/10.7454/ai.v41i1.12664http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/12664/pdf
Korindo Overpower Vs Marginalisasi Hutan Adat PapuaHenny WarsilahMilesia44155ArtikelDigitalhttps://milesia.id/2020/11/20/korindo-overpower-vs-marginalisasi-hutan-adat-papua/Indonesia
Peran lembaga khusus dalam politik Aceh dan PapuaAceh -- Politik dan pemerintahan
Papua -- Politik dan pemerintahan
Dian Aulia
Nyimas Latifah Letty Aziz
Banten : Mahara Publishing, 2016Pusat Penelitian Politik IPSK LIPI2016BukuCetak978-602-6914-27-9IndonesiaPapua AcehPusat Penelitian Politik LIPI
Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the FuturePapua -- Politik dan pemerintahan
Papua -- Masalah rasial
Diterbitkan atas kerja sama dengan LIPI dan Yayasan TIFAMuridan S. Widjojo; Adriana Elisabeth; Amirudin Al Rahab; Cahyo Pamungkas; Rosita Dewi Jakarta : Yayasan Obor IndonesiaPusat Penelitian Politik IPSK LIPI; KITLV Jakarta; 2010BukuCetak978-979-461-740-3InggrisPapuaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the FuturePapua -- Politik dan pemerintahan
Papua -- Masalah rasial
Diterbitkan atas kerja sama dengan LIPI dan Yayasan TIFAMuridan S. Widjojo; Adriana Elisabeth; Amirudin Al Rahab; Cahyo Pamungkas; Rosita Dewi Jakarta : Yayasan Obor IndonesiaPusat Penelitian Politik IPSK LIPI2009BukuCetak978-979-461-716-8InggrisPapuaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Agenda & potensi damai di Papua Konflik social - Papua - Aspek manajemen
Perdamaian Papua
Adriana Elisabeth; Cahyo Pamungkas; Muridan S. Widjojo; Rucianawati; Sinnal BlegurJakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaPusat Penelitian Politik IPSK LIPI2005BukuCetak979-3673-76-1IndonesiaPapuaPusat Penelitian Politik LIPI
Pemetaan peran & kepentingan para aktor dalam konflik di PapuaKonflik sosial - PapuaAdriana Elisabeth; Muridan S. Widjojo; Rusli Cahyadi; Sinnal BlegurJakarta : Puslit . Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LipiPusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan 2004BukuCetak9793584343IndonesiaPapuaPusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Tawaran konsep dialog Jakarta - PapuaJayapura: Jaringan Damai Papua2011BukuCetakIndonesiaPapua
Trust building dan rekonsiliasi di PapuaRekonsiliasi - konflikProgram Kompetitif dan Pengembangan IPTEKAdriana Elisabeth; Amiruddin Al Rahab; Cahyo Pamungkas; Muridan S. WidjojoJakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia2006BukuCetak979-799-054-0IndonesiaPapuaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Keseragaman dan aneka warna masjarakat Irian BaratPapua - MasyarakatKoentjaratningratJakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia1970BukuCetakIndonesiaPapuaLembaga Research Kebudajaan Nasional LIPI
Pengelolaan konflik di Indonesia - sebuah analisis konflik di Maluku Papua dan PosoPapua - Konflik SosialJakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia2011BukuCetakIndonesiaPapuaCentre for Humanitarian Dialogue
The revolt of Prince Nuku Cross-cultural alliance - making in Maluku c.1780-1810Maluku - Indonesia HistoryMuridan WidjojoLeiden: Koninklijke Brill NV2009BukuCetak978 90 04 17201 2InggrisMaluku - PapuaKoninklijke Brill NV
Masalah pendidikan dan kesehatan di Papua: kebijakan, tata kelola anggaran dan infrastrukturPapua - Pendidikan; Papua - Kesehatan Banyak kajian tentang pembangunan di Papua selama ini melihat pada proses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta pencapaian apa yang telah diraih selama ini. Kajian pendahulu berfokus pada pembangunan dengan perspektif umum mulai dari pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi empat prioritas utama pembangunan di Papua.
Dalam tulisan ini, kajian mengangkat isu lebih spesifik tentang pembangunan pendidikan dan kesehatan; dengan secara lebih khusus lagi melihat pada aspek regulasi dan kebijakan, tata kelola anggaran dan pembangunan infrastrukturnya. Kajian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai pembangunan di Papua sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi spesifik bagi para pembuat kebijakan.
Kajian yang didasarkan pada penelitian di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Tambrauw dan Sorong, ini menemukan bahwa meski kebijakan dan anggaran sudah banyak yang dibuat dan dialokasikan untuk Papua, namun hasil pembangunan kesehatan dan pendidikan belum optimal. Problem pembangunan ini termasuk di dalamnya berasal dari aspek regulasi, anggaran, dan infrastruktur. Ada empat aspek regulasi yang menjadi sumber persoalan, termasuk: tidak adanya grand design pembangunan Papua, lemahnya koordinasi aturan dan program teknis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta inkonsistensi kebijakan dan tumpang tindih hukum.
Masalah regulasi ini diperburuk dengan problem tata kelola anggaran yang buruk, termasuk: perencanaan dan penganggaran yang tidak berpihak pada Orang Asli Papua, buruknya tata kelola dan hambatan birokrasi/sistem pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran pembangun, serta penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Cahyo Pamungkas; Rosita Dewi; Aisah Putri Budiarti; Septi SatrianiJakarta : Yayasan Obor Indonesia2020BukuCetak978-602-433-880-0IndonesiaPapua Barat
Pembangunan marginalisasi, dan disintegrasi PapuaPapua - pembangunanPenelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai terjadinya proses marginalisasi sosio-ekonomi yang begitu masif terhadap OAP, serta menguatnya aksi kekerasan dan keinginan mereka untuk memerdekakan diri. Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara marginalisasi sosio-ekononi, pemberontakan, dan tuntutan Papua Merdeka adalah: 1. Bagaimanakah pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi di Papua dikonseptualisasi (dipahami) oleh elit dan masyarakat di Papua? 2. Apa isu pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi yang dikeluhkan oleh elit dan masyarakat di Papua? 3. Bagaimana pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi memberi dampak pada menguatnya identitas politik kepapuaan? 4. Sejauh mana dialog dapat menyelesaikan persoalan pembangunan, marginalisasi, dan disintegrasi?I Nyoman Sudira; Cahyo Pamungkas; Fachri Aidulsyah; Elfira Rumkabu; Yuliana LangowuyoJakarta: ImparsialUniversitas Parahayang; Forum Akademisi untuk Papua Damai; PACEDEPES; IMPARSIAL; TIFA2020BukuCetak9786025221552IndonesiaImparsial
Mosaik Cenderawasih: pembangunan dan kesejahteraan di tanah PapuaAdriana ElisabethJakarta : Yayasan Obor Indonesia2020BukuCetak9786024339944Indonesia
Updating Papua road map: proses perdamaian, politik kaum muda dan diaspora PapuaPapua - keadaan sosial ; sosiologi politikBuku Updating Papua Road Map (PRM) menarasikan perkembangan situasi sosial dan politik di Tanah Papua sejak tahu 2009. Buku ini menganalisis relevansi akar persoalan dalam Papua Road Map (2009) dengan situasi politik pada masa kini. Fokus utama dalam Updating Papua Road Map mencakup pemetaan peran aktor dalam konflik Papua dan dialog sebagai pendekatan damai bagi Papua.Suma Riella Rusdiarti; Cahyo PamungkasJakarta : Yayasan Obor Indonesia2017BukuCetak978-602-433-450-5IndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Tanah, laut dan rakyat: Catatan Perjalanan Ekspedisi Nusa Manggala di Pulau Kecil Terluar Utara PapuaSandy Nur Ikfal Raharjo; Irin Oktafiani; Awani Irewati; Hatib Abdul Kadir; I Wayan SuyadnyaJakarta : Yayasan Obor IndonesiaPusat Penelitian Kependudukan 2020BukuCetak978-623-321-002-7IndonesiaPapuaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi orang papua asli (OAP) di Provinsi Papua BaratPapua - KesehatanWidayatun; Zainal Fatoni; Yuly Astuti; Mochammad Wahyu Ghani; Puji HastutiJakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaPusat Penelitian Kependudukan 2019BukuCetakIndonesiaPapua BaratLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Bara dalam sekam: identifikasi akar masalah dan solusi atas konflik-konflik lokal di Aceh, Maluku, Papua, & RiauKonflik budayaKerjasama antara Tim Peneliti LIPI dan Kantor Menristek RI.M. Riza Sihbudi; Awani IrewatiBandung: Mizan2001BukuCetak978-9794332603Indonesia
Kesehatan ibu dan anak orang asli Papua Peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat perlu mendapat prioritas dalam pembangunan dan merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan kesehatan ibu dan anak di provinsi ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik berasal dari sisi penyedia layanan maupun dari sisi pengguna layanan (masyarakat OAP).Buku ini berisi kajian tentang hambatan dan tantangan pelayanan kesehatan ibu dan anak dari sisi penyedia dan pengguna serta alternatif strategi yang ditawarkan untuk peningkatan pelayanan. Hambatan dari sisi penyedia layanan di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pelayanan, kondisi geografis wilayah, serta keterbatasan tenaga kesehatan dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Sedangkan tantangan dari sisi pengguna layanan (masyarakat OAP), termasuk adat/kebiasaan dan kondisi sosial-budaya terkait dengan perilaku kesehatan yang terjadi sejak dari usia remaja, pada saat kehamilan, saat persalinan, hingga masa menyusui. Berdasarkan analisis faktor yang menghambat pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersebut, direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir dan siklus hidup untuk meningkatkan pelayanan. Intervensi program di sektor hulu ditujukan untuk mengatasi hambatan terkait dengan adat-istiadat dan sosial-budaya yang menjadi determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berasal dari pengguna. Sementara itu, intervensi program di sektor hilir dilakukan untuk merespons hambatan terkait dengan keterbatasan yang berasal dari sisi penyedia layanan.Buku ini penting dibaca bagi para pemangku kepentingan atau pemerhati permasalahan terkait OAP, khususnya kesehatan ibu dan anak.Widayatun, Zainal FatoniJakarta : Yayasan Obor IndonesiaPusat Penelitian Kependudukan 2020BukuCetak978-602-433-882-4IndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pembangunan Inklusif Papua Barat: Partisipasi, Aksesibilitas, dan Jati Diri Masyarakat SorongHenny Warsilah, Rochmawati, Rusydan Fathy, Syarfina Mahya Nadila, Yoka Pramadi, Praditya Mer HanantoJakarta : Yayasan Obor IndonesiaPusat Penelitian Masyarakat dan Budaya2020BukuCetakIndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Studi kebijakan pertahanan : problematika pengelolaan keamanan dan pertahanan di wilayah konflik : Aceh dan PapuaPapua - keamanan Hargyaning Tyas, Indria Samego, Sri Yanuarti, Moch. Nurhasim, Sarah Nuraini SiregarJakarta: Pusat Penelitian Politik2007BukuCetak9789797991814IndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Orang asli Papua: kondisi sosial, demografi dan perubahannya
Pastor Frans Lieshout, O.F.M., gembala dan guru bagi Papua: kesaksian pimpinan gereja, sahabat, keluarga, dan anak cucu rohaniKenangan tentang Pater Frans Lieshout (Cahyo Pamungkas) Nama Pater Frans Lieshout sering saya dengar dari teman-teman yang pernah melakukan penelitian lapangan di Wamena, namun baru sekali saya bertemu langsung dengan beliau pada 30 April 2018 di Wamena ketika melakukan penelitian lapangan mengenai jalan trans-Papua di Pegunungan Jayawijaya dan Yalimo. Pada waktu itu, Dr Yulia Sugandi, Anthropolog lulusan Universitas Muenster-Jerman, yang pernah melakukan penelitian ethnografi di Wamena, menitipkan obat-obatan herbal untuk Pater yang sedang sakit. Kenangan tentang Pater Frans Lieshout, dalam Markus Haluk (ed.), Pater Frans Lieshout OFM: Gembala dan guru bagi Papua, tahun 2020, jayapura: SKPKC, halaman 294-298Cahyo PamungkasSekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua2020Bagian bukuCetak9786239433802Indonesia
Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewaBuku bunga rampai ini merupakan hasil kajian Tim Otonomi Daerah Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang dilakukan selama tahun 2017. Kajian yang berjudul Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya (2016), yaitu Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Hasil kajian tahun 2017 menunjukkan bahwa aspek pengawasan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung kurang efektif. Ketiga daerah tersebut meskipun telah mendapatkan dana otsus dan istimewa, realitasnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas yang ada baik di pusat, di daerah maupun oleh civil society belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal krusial, yaitu pertama, faktor kapasitas kelembagaan, terutama pemerintah pusat sebagai pihak pengawas masih lemah; kedua, instrument pengendalian yang mengatur soal pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih belum jelas; ketiga kuatnya kepentingan politik elite, baik pusat maupun daerah; dan keempat aspek lokalitas yang berlaku di daerah otsus dan istimewa turut pula mempengaruhi kualitas dan dinamika pengawasan yang terjadi.Melalui buku bunga rampai ini, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengawasan dana otsus dan istimewa mengingat pengawasan yang berlaku sejak dana otsus digelontorkan sampai saat ini masih bersifat pemeriksaan bukan pengawasan. Pemeriksaan dilakukan lebih kepada pemeriksaan teknis bukan substansi. Padahal, pemeriksaan dan pengawasan yang substansial yang mengacu pada master plan dana otsus dan istimewa sangat diperlukan. Ini penting mengingat dana otsus Papua tidak lama lagi akan berakhir dan demikian pula dengan dana otsus Aceh. Sementara itu, untuk dana istimewa DIY meskipun baru beberapa tahun dilaksanakan, tetap memerlukan pengawasan yang efektif.Kajian dalam buku ini merupakan hasil studi kualitatif yang dilakukan melalui penelitian lapangan, Focus Group Discussion (FG), dan studi literatur. Buku bunga rampai ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi stakehiolders terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga pengawas sehingga percepatan efektivitas pengelolaan dana otsus dan istimewa bisa segera terwujud dan bisa berdampak positif terhadap pembangunan pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnyaYusuf Maulana,Dian Aulia,Dini Suryani,Heru Cahyono,R. Siti Zuhro,R. Siti ZuhroJakarta : Yayasan Obor Indonesia2018978-602-433-713-1IndonesiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Muslim Papua Membangun Harmoni Berdasar sejarah Agama di Bumi Cendrawasih,Aktivitas dakwah Islam di bumi “mutiara hitam” hakekatnya merupakan bagian dari rangkaian syiar Islam di Nusantara yang cukup panjang. Konon syiar Islam diawali dari wilayah Sulawesi, mulai dari Mandar (Sulawesi Barat) sampai Manado (Sulawesi Utara) pada pertengahan abad 15 M yang kala itu menjadi bawahan Kesultanan Ternate (Maluku Utara). Atas dakwah Sultan Ternate, Raja Bolaang Mongondow akhirnya memeluk Islam. Penyebaran Islam terus ke wilayah timur Kepulauan Maluku lainnya di awal abad 16. Selain kesultanan Ternate, ada pula kesultanan Bacan, dimana para mubalignya juga giat menyebarkan Islam ke kawasan tetangga hingga Papua. Namun, terutama melalui jalur perdagangan Islam akhirnya makin dikenal masyarakat Papua, meskipun kala itu penyebarannya masih terbatas di kota-kota pelabuhan. Para pedagang dan ulama menjadi guru-guru berpengaruh di tempat¬-tempat baru ini. Berbagai sumber mencatat bahwa di awal abad 15 M sejumlah daerah di Papua bagian barat, yakni wilayah Waigeo, Missool, Waigama dan Salawati tunduk pada kekuasaan Sultan Bacan - Maluku. Realitas sejarah ini telah membuka tabir tentang arti penting era kedatangan Islam di bumi Papua, dan oleh karena itu sebagaimana wilayah-wilayah lain di Nusantara, Islam dan Muslim akhirnya menjadi bagian integral dengan tanah Papua. Apa, siapa, dan bagaimana kaum muslim Papua? Apakah muslim Papua merasa memiliki identitas yang khas yang membedakan dengan warga Kristen Papua sekaligus membedakan dengan kaum muslim di luar Papua? Sebagai muslim yang hidup di tanah Papua, harapan apa yang paling utama ingin dapat diwujudkan? serta apa saja kendala dan atau problema (keagamaan, kultural, dan politik) yang dihadapi mereka termasuk dalam isu Papua merdeka ? Serangkaian pertanyaan tersebut tentu menarik untuk ditelusuri jawabnya yang secara relatif diupayakan untuk dihadirkan dalam buku ini. Buku ini diberi judul Muslim Papua. Kenapa bukan Muslim di Papua? Sebab, Muslim Papua memiliki makna bahwa mereka secara historis kultural menjadi bagian integral dari tanah Papua. Sementara, istilah muslim di Papua umumnya salah kaprah diidentikan dengan pendatang. Padahal, Papua memiliki penduduk Muslim asli, komunitas yang eksistensinya bersifat kelampauan, baik yang asli etnis Papua ataupun komunitas pendatang era kelampauan, sehingga keberadaannya telah berpilin dengan darah lokal akibat kawin mawin dengan etnis lokal (baca: Papua peranakan). Naskah ini sengaja hadir untuk merangkai kembali serakan puzzle masa lampau tanah Papua yang bagian-bagiannya telah hilang, terlupakan, atau bahkan sengaja disembunyikan.Jakarta, Penerbit Pustaka Al-Kautsar2020BukuCetak978-979-592-881-2Indonesia
Mobilitas penduduk di perbatasan Papua-PNG Papua - migrasiBandiyono, S; A. RahartoYogyakarta: Bridge PublishingPusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia2004BukuCetak97985535001Indonesia
Sistem politik tradisional di Irian JayaIrian Jaya - Keadaan sosialSeri LIPI RUL 5Mansoben J.R Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLeiden University 1995Laporan Cetak9789798258060
Kebudayaan Jayawijaya dalam pembangunan bangsa Simeon Itlay; Asrtrid S. Susanto-SunarioJakarta : Pustaka Sinar HarapanLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia1993979416254X