Amendemen UU Otsus dan Depolitisasi Papua

Oleh: ARIE RUHYANTO

Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 15 Juli 2021, mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus Papua).

Sebelumnya, pembahasan RUU revisi Otsus Papua yang berlangsung sejak pertengahan Februari lalu melewati dinamika proses yang cukup tajam.

Pemerintah pada awalnya hanya mengusulkan perubahan pada tiga pasal, yakni terkait nama provinsi, dana otsus, dan pemekaran provinsi. Dalam perkembangannya, revisi meluas menjadi 20 pasal, mencakup 15 pasal usulan DPR, 3 pasal usulan pemerintah, dan 2 pasal tambahan baru.

Artikel selengkapnya bisa diakses melalui https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/03/amandemen-uu-otsus-dan-depolitisasi-papua