UU otonomi khusus bagi Papua: masalah legitimasi dan kemauan politik

Muridan Satrio Widjojo & Aisah Putri Budiatri

Abstract

UU No 21 2001 tentang Otonomi Khusus umuk Papua telah disahkan selama 10 tahun Namun UU tersebut gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam domain politik dan social ekonomi Penulis berargumen bahwa hukum memiliki kekurangan sejak didesain dan disahkan Tulisan ini memfokuskan pada proses pembuatan dan legitimasi undang undang Lebih lanjut tulisan ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang diprakarsai oleh pemerintah sejak implementasi Undang Undang Otsus Papua tidak berhasil meredam konflik politik yang telah mengakar dan kompleks di Papua Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten juga gagal mengalihkan fokus dari isu politik menjadi isu kesejahteraan masyarakat Dalam kenyataannya UU Otsus tersebut bukan menjadi penengah dalam konflik Papua melainkan menjadi bagian dari konflik

Sumber

UU OTONOMI KHUSUS BAGI PAPUA : MASALAH LEGITIMASI DAN KEMAUAN POLITIK | Widjojo | Jurnal Penelitian Politik (lipi.go.id)