Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua

Penulis : Adriana Elisabeth, Muridan S Widjojo, Rusli Cahyadi, Sinnal Blegur

Jumlah Halaman : 180 Hal

Tahun : 2004

ISBN : 979-3584-34-3

Penerbit : Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI

Abstrak :

Kekerasan politik dan konflik yang terkait dengan gerakan gerakan tradisional di Papua dulu Irian Jaya sudah berlangsung sejak awal integrasi Papua ke Indonesia pada tahun 1963. Persoalan separatisme pemekaran dan otonomi khusus sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan di Papua dalam penelitian tahun pertama ini menunjukkan dimensi politik yang dominan mewarnai konflik di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini. Namun demikian politik bukan merupakan dimensi tunggal karena terdapat dimensi sosial budaya ekonomi dan keamanan yang saling berhubungan dan tidak selalu mudah untuk dipisahkan secara tegas. Dimensi politik dan keamanan proses integrasi Papua melalui Penentuan Pendapat Rakyat Pepera ke dalam NKRI yang dianggap manipulatif dan dikendalikan oleh kekuatan kekuasaan yang represif dan kekerasan politik telah melahirkan kelompok kelompok yang menentang integrasi seperti Organisasi Papua Merdeka OPM yang hingga hari ini masih bertahan Presidium Dewan Papua/PDP DEMMAK dan lain lain. Pendekatan keamanan militeristik Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua tidak menyurutkan perjuangan kelompok kelompok anti integrasi ini. Dalam perkembangannya Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah memberikan solusi paket politi berupa Undang undang pemekaran UU No 45 1999 dan Inpres No 1 2003 dan otonomi khusus UU No 21 2001 untuk Papua. Namun paket ini tidak berdampak positif melainkan mengakibatkan kebingungan sebagian besar masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan kontradiksi peraturan dan implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan UU tersebut. Pertarungan antar elit politik lokal memperebutkan sumber daya politik di Papua semakin memperumit masalah Dimensi ekonomi Potensi dan kekayaan sumberdaya alam SDA yang dimiliki Papua menjadi undangan bagi banyak pihak mulai dari investor dalam negeri dan asing hingga para migran dari luar Papua yang ingin memperbaiki tingkat ekonominya. Pemerintah Pusat elit elit bisnis politik dan militer dari Jakarta pun mengandalkan Papua sebagai salah satu sumberdaya ekonomi terpenting meliputi perusahaan kayu yang sebagian besar ilegal pertambangan emas tembaga gas alam dan lain lain. Pertarungan untuk eksploitasi sumber daya alam SDA ini pada prakteknya dimenangkan oleh kelompok bermodal yang memiliki jejaring politik dan militer. Dimensi sosial budaya dan ideologi interaksi masyarakat Papua yang terdiri lebih dari 250 kelompok suku dan bahasa linguistik dengan dunia luar dan intervensi.  Pemerintah Kolonial Belanda maupun Pemerintah Indonesia sejak 1963 hingga sekarang belum dapat mengubah secara signifikan performance obyektif masyarakat Papua khususnya bila diukur dengan tingkat kehidupan sosial seperti dalam hal pendidikan penguasaan teknologi pekerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Mereka masih bisa dibedakan berdasarkan lingkungan alam masyarakat pantai dataran rendah sungai dan pegunungan Identitas Papua yang subyektif dan mempercayai siklus gerakan mistik kargoistik atau pun mesianistik ini menonjol dalam sejarah resistensi Papua yang panjang. Penelitian tahun 2004 ini difokuskan pada pemetaan peran kepentingan dan pola hubungan para aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik di Papua dengan meminjam analisis konflik dan sumber konflik yang dipakai oleh Mukesh Kapila 2001. Berdasarkan pemetaan ini diharapkan pada tahap selanjutnya akan bisa disusun suatu model resolusi konflik di Papua.