Buku Road Map Papua

Salah satu kontribusi LIPI dalam penelitian bidang sosial ialah dengan kemunculan buku tentang Road Map Papua. Hasil penelitian ini berupaya memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyelesaian berbagai konflik yang melanda provinsi paling timur Indonesia tersebut.

Setidaknya ada empat isu yang dikelompokkan sebagai sumber-sumber konflik papua dalam buku itu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.

Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu, diperlukan semacam paradigm baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung.

Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh.

Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan untuk penegakan hokum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.

Abstrak Papua Road Map versi Bahasa Inggris :

The sources of the Papuan conflict are grouped together in four issues.

The first is the marginalisation and discriminatory impact on indigenous Papuan people of economic development, political conflict and mass migration into Papua since 1970. In order to address this problem, an affirmative policy of recognition needs to be evolved in order to empower the Papuan people.

The second issue is the failure of development, in particular in the field of education and health for indigenous Papuans and the failure to empower the people’s economy. This requires a new paradigm of development which focuses on improving public services and welfare for Papuan people living in the kampungs.

The third key issue is the contradiction between Papua and Jakarta about history and political identity. This issue can only be resolved by means of dialogue along the lines of the dialogue that occurred in Aceh.

The fourth issue is accountability for past state violence against Indonesian citizens in Papua. For this, reconciliation is needed, the convening of human rights courts and revelation of the truth for Papua, in particular for the victims, their families and Indonesian citizens in Papua in general.

These four issues and agendas can be drawn together as an interconnected policy strategy to resolve the Papuan conflict comprehensively in the long term. The reformasi atmosphere, the accommodative Law No. 21/2001 on Special Autonomy (OTSUS Law), a responsive central government and a very large budget for Papua leads the LIPI Team to feel optimistic that the Papuan problem can be resolved with justice, peace and dignity

Papua Road Map – Short Version